Fakta

Jangan Terprovokasi Isu 4 November sebagai “Perang Suci”!

Perang Suci, Demonstrasi, Islam, Pilkada DKI Jakarta, Politik, Headline, Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama
Jokowi dan Ahok (Foto: Kompas.com)
Jika tidak ditangani secara baik, demo besar "Anti Ahok" yang akan terjadi 4 November 2016 nanti bisa bergeser pada tuntutan menurunkan Presiden Jokowi.

Buku Perang Suci karya Karen Armstrong dibuka dengan penggambaran paniknya sejumlah televisi di Amerika Serikat saat terjadi serangan teroris terhadap Gedung WTC sebagai simbol kedigjayaan ekonomi Paman Sam dengan tagline menyeramkan; Kita Diserang, AS dalam Keadaan Perang, atau Perang Suci. Dari semua kata-kata pemikat itu, tidak ada tagline media elektronik televisi untuk menarik perhatian pemirsa selain tagline “Perang Suci” itu.

Sejatinya kata “Perang Suci” (Holly War) muncul saat terjadinya Perang Salib beberapa abad silam, perang agama yang berlangsung secara serial sampai 13 babak. Namun demikian, Karen Armstrong pun “terjebak” menggelorakan kembali “Perang Salib” baru antara teroris yang oleh dunia Barat selalu dilekatkan kepada Islam versus Amerika dan sekutunya yang memosisikan diri sebagai Pasukan Salibi.

Kini term “perang suci” dibawa-bawa pada politik lokal Jakarta terkait dengan akan adanya demo pada “Jumat Keramat”, 4 November 2016. Di media sosial sudah muncul “aroma surga” yang konon akan terjadi hari Jumat ini. Pesannya jelas, barang siapa dari pendemo itu tewas sebagai “syuhada”, maka surgalah bagiannya. Istilah mati syahid atau syuhada dengan padanannya surga adalah term dunia Muslim.

Lalu siapa musuh yang dimaksudkan dalam “perang suci” lokal Jakarta ini? Tidak lain Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, seorang “kafir” (istilah untuk non-Muslim) yang dianggap menghina kitab suci. Selain dilekatkan sebagai “kafir”, Ahok juga mewakili etnis Tionghoa. Maka di media sosial kondisi “perang suci” itu sudah terjadi dan terasakan sedemikian hebat.

Baca Juga:  Politikus Partai Demokrat Sebut Arcandra "Pengkhianat", Mengapa?

Entah sumbernya dari mana, foto-foto yang menunjukkan adanya ratusan warga negara Tionghoa berbadan tegap yang berseliweran di bandara digambarkan sebagai pasukan yang akan meredam demo besar 4 November 2016 itu. Foto lainnya menunjukkan poster besar yang dipasang di berbagai jembatan fly over yang menyerukan anti etnis yang melekat pada diri Ahok.

Sejak semula, tuntutan warga terhadap Ahok jelas; adili Ahok akibat penghinaannya terhadap kitab suci. Meski Ahok sudah meminta maaf, toh ada warga yang melaporkannya. Sejauh ini kepolisian belum memprosesnya, belum memanggil Ahok, tetapi malah Ahok sendirilah yang datang menjelaskan ke Bareskrim.

Titik lemah ini rawan dibidik kelompok yang berniat untuk berdemo secara masif. Uniknya, riak dan gelombang penentangan tidak hanya terjadi di Jakarta tempat Ahok bekerja, melainkan terjadi di sejumlah daerah dengan tuntutan dan nada yang sama seperti diorkestrasi tangan-tangan dirijen yang kasat mata.

Namun karena tuntutan demo besar-besaran yang datang bergelombang itu dilakukan bersamaan dengan memasuki masa kampanye calon gubernur DKI Jakarta di mana Ahok merupakan calon gubernur petahana, maka aksi ini tidak luput dari muatan politis juga. Ada kepentingan calon lainnya, meski mereka mati-matian akan menyangkalnya, yang bisa saja “mendompleng” aksi ini. Kalau istilah “mendompleng” terlalu vulgar, setidak-tidaknya “menikmati” suasana kebatinan “perang suci” yang sangat terasa di media sosial itu.

Prakondisi sudah terjadi dengan isu “pasukan asing” yang akan melawan para pendemo itu, belum lagi status-status ajakan untuk sama-sama melakukan “jihad” pada aksi 4 November 2016 nanti karena “aroma surga” sudah tercium di Jakarta.

Naif kalau pemerintah Presiden Joko Widodo dan jajarannya sekadar berpangku tangan menghadapi demo ini. Tentu saja ada upaya preventif yang dilakukannya, minimal penempatan aparat kepolisian, intelijen, sampai aparat militer di titik-titik tertentu. Tidak bisa dianggap sepele. Tidak boleh adanya satu korban tewas adalah hal yang harus mereka jaga, sebab satu orang tewas sebagai “syuhada” selanjutnya akan ditempatkan sebagai “martir” untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Dengan demikian, demo besar itu nuansanya tidak sekadar menjegal atau mengadili Ahok, tetapi bisa bergeser terhadap tuntutan yang lebih besar dari itu, yaitu melengserkan Presiden Jokowi!

Baca Juga:  6 Tahun Lalu Anies Masuk 20 Tokoh Besar Dunia, Sandiaga Orang Kaya

Media mainstream takut-takut bicara soal kemungkinan ini. Padahal kemungkinan ini selalu ada. Banyak orang yang tersakiti karena kemenangan Jokowi. Mereka inilah yang berkepentingan menjadikan aksi besar yang semula sekadar menuntut Ahok menjadi aksi untuk menurunkan Jokowi. Apalagi, Jokowi dan Ahok adalah satu paket dalam Pilkada Jakarta 2012 lalu dan keduanya sama-sama sedang berkuasa, on power.

Jika situasi ini yang tercipta, kembalilah kepada konstitusi yang berlaku, yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan segenap Perubahannya. Toh kontrak sosialnya masih konstitusi itu. Presiden dan wakil Presiden RI dipilih secara sah lewat proses Pemilu yang disepakati. Gugatan terhadap keabsahan hasil Pilpres pun sudah dimentahkan Mahkamah Konsitusi.

Jika chaos massa yang mengarah kepada penurunan paksa pemerintah yang berkuasa (baca: Presiden) sebagaimana diniatkan salah satu anggota MUI melalui video dan dilaksanakannya demo besar 4 November 2016, maka aparat dan perangkat hukumlah yang harus bertindak dan berbicara.

Tidak ada jalan lain.

***