Wacana

Adakah Kekhawatiran Setelah Anies Baswedan Memenangi Pilkada DKI Jakarta?

Pilkada DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur, Politik, Basuki Tjahaja Purnama, Headline
Anies Baswedan
Banyak orang menduga kemenangan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI didukung oleh kelompok garis keras, karenanya ada kekhawatiran politik balas budi.

“Tak ada sedikitpun kekhawatiran saya atas terpilihnya Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno selaku Gubernur DKI Jakarta yang baru,” demikian jawaban jawaban saya atas pertanyaan yang ditujukan langsung kepada saya di platform berbagi pengetahuan, pengalaman dan wawasan, Selasar.

Pertanyaan diajukan sebelum pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta di saat seluruh survey  menyatakan pasangan Anies Baswedan РSandiaga Uno mengungguli pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama РDjarot Saeful Hidayat. Setelah pencoblosan, seluruh lembaga survey yang melaksanakan hitung cepat menempatkan Anies-Sandi sebagai juaranya dengan perolehan suara di kiasaran 58;42. Meski penetapan pemenang baru akan dilakukan KPUD kemudian, tetapi kemangan itu tidak tergugat lagi.

Ini alasan mengapa saya tidak perlu khawatir atas kemenangan Anies Baswedan;

Pertama, karena saya warga Tangerang Selatan di Provinsi Banten yang secara emosional tidak terlalu berurusan dengan DKI Jakarta. Namun karena saya berkantor yang berlokasi di Jakarta, maka saya cukup punya kepedulian.

Kedua, Anies paham pemerintahan, setidak-tidaknya ia pernah menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayan meski tidak lama. Sementara Sandiaga Uno dikenal sebagai pengusaha dengan segala plus-minusnya. Memiliki pemahaman mengurus administrasi pemerintahan ini akan menjadi modal bagi Anies memutar organisasinya.

Ketiga, Anies berasal dari kalangan Islam moderat sehingga tidak perlu dikhawatirkan Jakarta akan menjadi Ibukota Syariah seperti selama ini yang didengungkan dalam kampanye-kampanye. Bahwa Anies “meniti buih” menggunakan isu agama pada saat kampanye dan mendekati (atau didekati) garis keras, itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi, itu tidak lantas akan mengubah Jakarta menjadi bersyariah.

Keempat, dari sisi pendidikan, Anies cukup representatif untuk mengelola pemerintahan dan rakyatnya, juga jaringannya yang luas lewat “Indonesia Mengajar”, sehingga kita tidak perlu “underestimate” atas kemampuannya.

Kalaupun ada yang perlu dikhawatirkan atas terpilihnya Anies-Sandi, adalah kemungkinan tunduk dan tidak berdayanya Anies selaku gubernur dan Sandi sebagai wakil gubernur kepada orang-orang yang selama ini berjasa dalam kampanye-kampanye politik. Kasarnya politik “balas budi”.

Bisa saja beberapa oknum akan langsung meminta jatah jabatan di lingkup pemerintahan DKI Jakarta, jabatan-jabatan strategis atau politis yang berhubungan langsung dengan anggaran. Penempatan walikota sampai camat juga tidak akan lepas dari peran gubernur, sehingga kalau pos-pos ini diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapabilitas, maka akan cepat mundurlah kejayaan Jakarta sebagai pemerintahan bersih yang sudah dirintis gubernur sebelumnya, yaitu Basuki Tjahaja Purnama.

Baca Juga:  Selfie Bersama Trump, Terbukti Penciuman Politik Fadli dan Setya Tajam

Kekhawatiran lain yang berimbas pada politik skala nasional adalah pola yang digunakan Anies dan tim suksesnya menggunakan masjid sebagai ajang kampanye politik, sebagaimana yang disarankan Eep Saefullah Fatah, yang kebetulan berada di tim pemenangan Anies. Jika pola politisasi masjid ini dianggap berhasil mendorong Anies sebagai gubernur, maka bisa saja capres tertentu pada Pilpres 2019 yang sudah didepan mata akan menggunakan pola yang sama.

Belakangan politisasi masjid di mana tempat ibadah digunakan sebagai tempat kegiatan politik khususnya kampanye untuk memenangkan Anies telah dibantah. Tentu saja dibantah oleh kubu Anies-Sandi, sebab berdasarkan “exit poll” yang dilakukan lembaga survey yang disewa Anies, pemilih Jakarta memilih calon gubernya bukan karena sentimen agama. Artinya, “politik masjid” tidak berpengaruh terhadap kemanangan Anies.

Lebih jauh saya menduga, atas kemenangan Anies-Sandi ini, tahun 2019 Prabowo Subianto boleh jadi akan menjadi kandidat Presiden RI untuk kesekian kalinya. Besar kemungkinan pula ia¬†akan menggaet kandidat Wapres Anies Baswedan yang telah sukses menjadi Gubernur DKI, sedangkan posisi Gubernur DKI bakal diemban Sandiaga Uno. Seperti mengulang cerita lama, l’histoire ce repete!

Menguasai Indonesia akan lebih mudah jika telah menguasai Jakarta. Itu keyakinan lama yang mungkin ada benarnya. Melihat pola keberhasilan Anies-Sandiaga yang “menghalalkan” politisasi masjid, tidak tertutup kemungkinan cara ini akan digunakan Prabowo atau siapapun dalam menggaet pendukung.

Jika masih Joko Widodo (Jokowi) mencalonkan diri sebagai petahana berpasangan dengan siapapun (katakanlah Sri Mulyani), maka polarisasi “Islam vs PKI” atau “Muslim vs Kafir” akan menjadi sejata ampuh dan bahkan akan digaungkan sejak pemanasan sekarang ini. Bakal terjadi pula gerakan “Anti PDI” atau “Menolak PDIP”, partai yang disimbolkan “sekuler” melawan partai-partai Islam. Adalah lonceng kematian bagi Presiden petahana jika politisasi masjid dan polarisasi ini dibiarkan menggerogoti rasionalitas pemilih.

Baca Juga:  Kaleidoskop 2016: Dari Kasus Yuyun, Jessica, hingga Ahok

Soal politisasi masjid, kendati itu bukan ilegal dan tidak ada undang-undang yang melarangnya (politisasi masjid sebagai ajang kampanye politik), tetapi cara ini akan meruntuhkan bangunan demokrasi yang membutuhkan sisi rasional masyarakat pemilih. Dengan politisasi masjid ini, maka yang disasar adalah sisi emosional melalui judge “keimanan” dan spiritual yang takterbantahkan, yang bersifat “binary”; “halal” atau “haram” dan “ya” atau “tidak”.

Tidak heran kalau pengamat asing atau media barat “mencium” adanya gelagat kebangkitan kelompok garis keras berbasis keagamaan yang kemungkinan akan menguasai Indonesia. Asumsinya, Jakarta sebagai pintu masuk sudah berhasil dibuka dengan kemenangan Anies-Sandiaga.

Mungkin kekhawatiran yang berlebihan manakala Indonesia akan dijadikan “Suriah” baru dengan menguatnya kelompok militan berbasis keagamaan, tetapi kekhawatiran ini ada dasarnya juga. Menjadikan negara “khalifah” tidak harus “berjihad” secara frontal berdarah-darah di palagan, tetapi cukup mendompleng calon kepala daerah (bupati/gubernur) atau calon presiden yang bakal memenangi pertarungan. Tentu saja dengan konsensus tertentu. Tidak ada makan siang gratis, bukan?

Para anggota dewan dan pemerintah serta pakar hukum sebaiknya belajar dari kasus ini. Apakah dalam undang-undang pemilu, khususnya ayat yang mengatur kampanye, perlu ditegaskan lagi larangan menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye, meski di undang-undang sebelumnya sudah tertera. MUI juga bisa mengatur, misalnya ceramah khatib di masjid-masjid saat Jumatan atau hari-hari besar lainnya dan bahkan pengajian harian agar tidak menyisipkan pesan berbau politik, terlebih mendukung atau menolak calon kepala daerah/presiden.

Di luar jawaban saya atas pertanyaan itu, saya mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang telah memenangi kontestasi pilkada DKI Jakarta. Juga salut dan hormat saya atas kelegowoan gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saeful Hidayat yang telah mengakui kemenangan lawannya.

Baca Juga:  Saat "Nature Boy" Menginjakkan Kaki di Tanah Suci

***

Note: Tulisan ini sudah termuat di Selasar dengan sedikit modifikasi.