Wacana

Di Alam Demokrasi, Mendukung Koruptor Juga Dijamin Konstitusi

Headline, Universitas Ibnu Khaldun, KPK, korupsi, Pansus Angket
Secara legalitas, keberadaa Pansus Hak Angket KPK untuk melemahkan KPK tak ubahnya seperti "anak haram". Presiden RI Joko Widodo bisa membubarkannya.

Masyarakat yang terbelah. Mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan suasana demokratis negara Indonesia di mana pilihan dijamin undang-undang, bahwa perbedaan berpendapat dijamin konstitusi.

Maka karena jaminan itu, jangan heran kalau sejumlah akademisi Universitas Ibnu Khaldun, kemarin menyatakan dukungan mereka terhadap kerja Pansus Hak Angket DPR yang sedang melakukan pelemahan kepada KPK sampai target akhir; membubarkannya.

Dimotori Rektor universitas yang berkedudukan di Bogor itu, Musni Umar, plus empat iluni Universitas Indonesia, mereka meminta Pansus Hak Angket DPR menyelidiki kemungkinan KPK yang justru melakukan korupsi atau penyalahgunaan anggaran.

Permintaan yang wajar dan sah-sah di alam demokratisasi yang sedang “genit-genitnya” itu, sebagaimana dukungan pengguna medsos terhadap Pansus Hak Angket. Tetapi menjadi seperti melawan arus di mana sebagian besar eksponenen masyarakat, termasuk yang diwakili ratusan profesor dan guru besar perguruan tinggi, justru mendukung KPK untuk memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa lembaga DPR sangat bernapsu menghapus KPK dari sistem ketatanegaraan Indonesia. KPK sebagai lembaga tambahan, seperti halnya Komnas HAM layak dibubarkan karena sifatnya yang sementara seperti yang dikehendaki Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Jangankan malaikat, Masyarakat awam pun tahu mengapa DPR sangat bernapsu memberangus KPK, sebab koroptor kelas kakap banyak yang berasal dari wakil rakyat ini.

Padahal, keberadaan KPK meski bersifat “ad hoc” adalah amanat undang-undang. Undang-undang dibuat oleh DPR dan pemerintah. Adalah ironis jika si pembuat undang-undang justru ingin memberangus hasil karyanya sendiri. Kini harapan bertumpu pada pemerintah yang mendukung keberadaan KPK, yakni melawan keinginan DPR untuk membubarkan KPK.

Representasi pemerintah atau eksekutif ada pada Presiden RI Joko Widodo. Keseriusan Presiden dalam memberangus korupsi yang ditunjukkan dengan keberpihakannya pada KPK sangat ditunggu publik yang ingin NKRI bersih dari tikus-tikus pengerat uang rakyat. Presiden bisa menghentikan laju gerak cepat Pansus Hak Angket DPR yang bernapsu melemahkan KPK dan bahkan membubarkannya.

Baca Juga:  Beda Menjadi Menteri Era Soeharto dengan Presiden RI Setelahnya

Alasan pembubaran mudah saja. Secara legal saja keberadaan Pansus Hak Angket DPR itu dipertanyakan karena tidak didukung semua Fraksi DPR. Ketentuan mengharuskan, keberadaan Pansus DPR didukung semua fraksi dan menyertakan wakilnya sebahai anggota Pansus.

Secara kelembagaan pengawasan DPR kepada eksekutif, bukan kepada yudikatif di mana sidang terhadap para koruptor sedang dijalankan Pengadilan Tipikor. Kalaupun ada kejanggalan penyidik KPK saat melakukan penyidikan terhadap tersangka koruptor, tidak harus dihadapi secara “lebay” dengan membentuk Pansus DPR yang legalitasnya malah dipertanyakan.

Atas alasan-alasan inilah sebaiknya Presiden Jokowi mengambil sikap tegas; bubarkan Pansus Hak Angket DPR!

***