Fakta

Rumor Panas Seputar Najwa Shihab dan AHY, Gara-gara PAN Plin Plan?

Menteri, Kabinet, Agus Harimurti Yudhoyono, Najwa Shihab, Politik, Headline, Media
Najwa Shihab (Foto: KoranNasional.com)
Merebaknya rumor bahwa Najwa Shihab dan Agus Harimurti bakal jadi menteri tak lepas dari sikap PAN yang plin plan sebagai anggota koalisi pemerintahan.

Ketika program televisi Mata Najwa dihentikan, rumor datang menerpa bagai gelombang panas. Disebutlah program televisi populer yang disiarkan MetroTV itu harus lenyap dari udara selamanya gara-gara menayangkan Novel Baswedan, penyidik KPK yang mengkritik lambatnya polisi menangani kasusnya. Saat Agus Harimurti bertamu ke Istana, disebutlah bahwa Presiden Jokowi menawarkan posisi menteri kepada anak sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Apa yang menarik dari kedua sosok ternama dengan peristiwa berbeda itu? Jawabannya: sama-sama diterpa rumor panas; bakal menjadi menteri di Kabinet Jokowi.

Apa yang tidak terbaca publik atas berkembangnya reshuffle kabinet atau pergantian menteri itu? Jawabannya : sikap plin plan Partai Amanat Nasional alias PAN sebagai anggota koalisi partai pemerintah.

Mari kita tengok satu-persatu!

Majalah Tempo edisi 7-13 Agustus 2017 pekan lalu jelas menulis di alinea pertama judul berita Kursi Menteri atau Oposisi sebagai berikut;

“Sebelum pengesahan Undang-undang Pemilihan Umum, Partai Demokrat mengklaim dilobi Istana Negara untuk mendukung ambang batas pencalonan Presiden. Agus Harimurti Yudhoyono ditawari masuk kabinet”.

Majalah yang pernah kena berangus rezim Orde Baru tahun 1982 dan 1994 itu menggambarkan pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas itu sebagai pembicaraan tentang ambang batas pencalonan presiden yang telah disepakati DPR, yakni 20 persen kursi parlemen atau 25 persen perolehan suara nasional.

Bagi dua ketua umum partai itu, ambang batas itu membatasi hak warga negara menjadi Presiden RI dan karenanya perlu dikritisi. Tudingan pun bertebaran, bahwa dengan ketentuan itu Presiden Joko Widodo ingin berkuasa lebih lama dengan cara membatasi kader-kader bangsa manapun yang ingin menantangnya di Pilpres 2019, termasuk menghalangi langkah Prabowo dan Yudhoyono.

Baca Juga:  Melawan Ahok Tak Cukup Bermodal Teriak "Lawan Ahok!"

Presiden Jokowi, seperti biasa, dengan enteng angkat bicara bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang telah dibahas dan diputuskan DPR sudah berlangsung dua kali, yakni pada Pilpres 2009 dan Pilpres 2014. Uniknya, pada dua Pilpres itu Prabowo dua kali mencoba keberuntungan menjadi calon wakil presiden dan calon presiden yang ternyata kurang beruntung, sementara lebih unik lagi Susilo Bambang Yudhoyono sekali menjadi Presiden RI karena aturan ambang batas itu. “Lha kok sekarang diprotes?” kata Jokowi dengan nada bertanya.

Menurut laporan Tempo, agar jalan pemerintah mulus untuk menggolkan ketentuan ambang batas 20 persen itu, Istana menawarkan posisi  menteri kepada Agus Harimurti yang konon ditolak oleh ayahnya, Yudhoyono. Belakangan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin malah menilai Agus Harimurti yang biasa dipanggil AHY cocok untuk menjadi menterinya Jokowi.

Sementara itu, rumor panas Najwa Shihab akan menjadi menteri menggantikan Khofifah Indar Parawansa menjadi makanan empuk media gara-gara sebuah media online memberitakan rumor tersebut. Najwa kemudian membantah isu tersebut.

Bahwa ia mengaku beberapa kali ke Istana, tetapi tidak untuk bertemu Jokowi, melainkan bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit. Juga tidak ada kaitannya dengan pencalonannya sebagai menteri, kedatangannya ke Istana tidak lepas dari posisi dirinya sebagai “Duta Baca Indonesia”.

“Semua itu dalam rangka fungsi saya sebagai duta baca, karena ini bulan kemerdekaan dan kami dan teman teman pegiat literasi punya usul bagaimana kampanye literasi itu juga persis di bulan kemerdekaan ini dan komunikasi ke istana itu sebatas sebagai wartawan atau mewawancarai pak Jokowi,” kilahnya sebagaimana dikutip Kompas.com.

Ke Mana PAN ‘kan Melangkah?

Baca Juga:  Mengapa Saya Perlu Belajar Menulis Berita kepada Yusril Ihza Mahendra?

Sorotan bahwa Partai Amanat Nasional (PAN) selaku anggota koalisi pemerintah sudah tidak loyal lagi sudah lama terjadi. Sikap politik PAN sering berseberangan dengan “kesepakatan besar” di koalisi menyangkut beberapa hal, khususnya terkait Undang-undang Pemilu yang mengatur ambang batas pencalonan presiden.

Dalam voting saat pengesahan undang-undang tersebut PAN justu tidak ikut koalisi besar pemerintah, melainkan ikut Walk Out bersama Partai Demokrat, Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera.

Sejumlah politisi dari partai pendukung pemerintah pun berkomentar pedas. Bahkan anggota Fraksi Nasdeum Teuku Taufiqulhadi menyebut sikap PAN sebagai bentuk pembangkangan terhadap pemerintah dan harus ada sikap tegas terhadap partai yang diketuai Zulkifli Hasan ini.

Taufiqulhadi bahkan meminta PAN segera keluar dari koalisi sekaligus menyarankan Presiden Jokowi merombak kabinet yang posisinya diisi oleh kader PAN. Saat ini kader PAN yang menjadi anggota kabinet Jokowi adalah Asman Abnur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Juga ada kader PAN lainnya yang menjadi Kepala Komite Ekonomi dan Industri Nasional yang diduduki Sutrisno Bachir.

Amien Rais (Foto_ Kompas.com)
Amien Rais (Foto_ Kompas.com)

Dalam masalah lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tak kurang kerasnya mempertanyakan sikap PAN yang tidak kompak dalam menyikapi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan di saat seluruh fraksi partai politik pendukung pemerintah di DPR mendukung adanya perppu tersebut. PAN yang merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah justru menolak.

“Kalau sudah menyatakan dukungan pada pemerintah, ya harusnya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan Pak Presiden. Itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai parpol pengusung pemerintahan,” kata Hasto, 13 Juli 2017 lalu.

Hasto meminta PAN menegaskan sikapnya. Jika sudah tak sudi mendukung kebijakan yang diambil Jokowi, maka PAN harus keluar dari koalisi pendukung pemerintahan. Uniknya, pendiri PAN yang juga mantan Ketua MPR Amien Rais seperti mengamini apa kata Hasto dan Taufiqulhadi, yakni menyarankan PAN keluar dari koalisi Jokowi, meski dengan alasan berbeda.

Baca Juga:  Gara-Gara Ahok

Dalam dua isu krusial yang berskala nasional itulah PAN dianggap plin plan yang kemudian berujung pada rumor bakal adanya perombakan kabinet Jokowi. Gelombang panas rumor itu tak pelak menerpa Najwa Shihab dan Agus Harimurti.

Mengerti?

***