Wacana

Salah Pikir Film G30S/PKI versus “Film Sejarah” Rambo

Film, Sejarah, Dokumenter, G30S/PKI, Politik, Headline
Ada kecenderungan film G30S/PKI itu tidak boleh dikritik dan ditafsirkan orang lain. Tafsir lain dianggap subversif di mana penontonnya bisa dianggap makar.

Debat yang tak kunjung usai dan kontroversi seputar film Pengkhiantan G30S/PKI ini sebenarnya berpokok pangkal pada satu hal saja, yaitu perbedaan tafsir pada jenis dan cara memaknai sebuah film. Bagi pemerintah, Orde Baru khususnya, ia dianggap sebagai film sejarah yang wajib tonton.

Di sinilah letak masalah utamanya, begitu ia diwajibkan maka ia berubah menjadi film propaganda. Dan ketika ia menjadi film propaganda yang diproduksi (atau minimal disponsori) oleh negara, maka negara tersebut sedikit banyak bisa dicap sebagai fasis.

Apakah itu fasis? Fasisme adalah ideologi yang berdasarkan pada prinsip kepemimpinan dengan otoritas absolut di mana perintah pemimpin dan kepatuhan berlaku tanpa pengecualian. Hal ini menjelaskan kenapa Soeharto sering dicap sebagai rezim otoriter.

Puluhan tahun kemudian, sejarah mencatat bahwa film ini ternyata memiliki kesalahan mendasar yang luar biasa parah dan fatal. Film ini sama sekali tidak cocok untuk anak usia SD dan SMP karena mengandung unsur kekerasan. Padahal di masa lalu, mereka tanpa kecuali dimobilisasi menonton film ini secara gratis dan diputar secara rutin di televisi tanpa memperhatikan batasan usia.

Saya junjung tinggi sikap Mendikbud hari ini, melarang siswa SD dan SMP menonton film ini. Padahal seandainya film ini berhenti sebagai film sejarah (dengan memperhatikan segmen usia tentu saja) dan menjadi ruang terbuka untuk diskusi.

Maka, sebetapa pun salahnya isi dan sudut pandang film itu pada dasarnya baik-baik saja. Film sejarah tentu saja dibikin tidak mungkin menyenangkan semua orang, ia akan selalu mempunyai sudut pandang dari si penulis skenario, sutradara, maupun pengarangnya.

Negara seliberal dan sekapitalis Amerika sekalipun, dengan industri filmnya yang paling kokoh di dunia, bahkan menghasilkan “film sejarah” yang sama sekali tidak bermutu seperti Rambo hanya untuk menafikan realitas sebenarnya mereka kalah total di Vietnam. Dia memojokkan Vietcong sedemikian rupa seolah-olah mereka iblis yang mesti ditumpas.

Baca Juga:  Akankah Islam Jadi Batu Sandungan Ahok di Pilgub DKI?

Nyatanya, ” si iblis” sampai hari ini tetap tegak berdiri, ideologi komunismenya tetap terjaga, rakyatnya tentram dan mulai terbuka sebagaimana negara nonkomunis lainnya.

Permasalahannya, tanpa dipaksa menjadi “alat propaganda” sekalipun Rambo bisa jadi film laris, terus dibuat sekuelnya hingga empat jilid. Sekali pun oleh para kritikus film ini dianggap sangat jelek dan dibabat habis baik secara ide, isi maupun filmis.

Bagian terburuknya, ia hanya dianggap alat propaganda hegemonik dan superioritas Amerika, yang menunjukkan negara ini tukang campur tangan urusan negara lain.

Di sinilah, letak fasisme yang kita alami, terus terjadi sampai hari ini dan belum kunjung sembuh. Seolah film G30S/PKI itu tidak boleh dikritik, tidak boleh ditafsirkan oleh orang lain. Bahkan tafsir lain dianggap subversif, di mana jangankan pembuatnya, penontonnya saja bisa dianggap “melawan pemerintah dan berpotensi makar”.

Padahal di iklim demokrasi yang makin “kebablasan”, apalagi di era teknologi, makin susah diatur regulasinya. Mana mungkin mengekang kebebasan kreativitas dan selera hidup , sejak sebuah film dicurigai saja. Itu sudah promosi gratis yang oleh para penikmat yang membutuhkannya akan dicari entah bagaimana caranya.

Harusnya kalau pihak militer mengkomando film ini diputar di seluruh Kodim atas nama apapun, masyarakat sipil juga dibebaskan untuk menonton The Act of Killing, The Look of Silence, Surat dari Praha, Pulau Buru Tanah Air Beta, The Shadow Play, 40 years of Silence, Puisi Tak Terkuburkan dan sederet film dokumenter atau film fiksi lain yang menampilkan narasi tentang peristiwa traumatik negeri ini.

Saya menyesalkan, bahkan orang-orang yang anti-film G30S/PKI ini, yang kadang malah mendramatisir seolah-olah ini cacat karir Arifin C. Noor sebagai sutradaranya, malah ada yang menyeret-nyeret beberapa nama yang menjadi aktornya sebagai antek Orde Baru.

Baca Juga:  Merugilah Orang Yang Berlari Kencang Memburu Waktu (Anita 11)

Saya melihat hal ini pada akhirnya hanya pertarungan antar para fasis saja, propaganda masa lalu yang dilawan propaganda gaya hari ini. Jika tidak kita akan santai-santai saja melihat film bertema G30S/PKI sebagai film. Dan menjadikan bulan September sebagai bulan narasi sejarah yang sehat dengan menampilkan banyak sisi dari sejarah yang luar biasa tragik itu.

***